Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Masamba, 5 September 2013 -- Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM menyampaikan sambutan Pemerintah Luwu Utara atas putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sambutan ini disampaikan dalam acara dialog dan sosialisasi yang diprakarsai ol

[caption id="" align="alignleft" width="280"] RAKERNAS PEREMPUAN AMAN[/caption] Bogor, 6 September 2013 - Persekutuan Perempuan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), salah satu organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melaksanakan Ra

[caption id="" align="alignleft" width="280"] Siaran Pers: Pemetaan Wilayah Adat Jembatan Emas untuk Forest Governance[/caption] Masyarakat Adat Internasional menyambut baik dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/2013 sebagai kunci forest governance di Indone

[caption id="" align="alignleft" width="280"] Pemaparan Hasil Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat[/caption] Jakarta 5 September 2013. “Peta adalah alat penjajahan yang utama, dari peta ke penamaan satu wilayah, lalu ke hukum, itu prosesnya. Dalam

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar mendesak agar Pemerintah Kabupaten Landak mengeluarkan Perda untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sesuai putusan MK tersebut, Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara. Satu

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta Tolak Bermitra dengan TPL[/caption] Jakarta 2 September 2013. Tawaran kemitraan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan bersama TPL ditolak utusan masyarakat adat Pa

7 April 2012. KONFLIK agraria masih saja merambah Nusantara, di televisi, di radio dan di koran-koran terus saja menjadi berita utama. Tanah adalah salah satu obyek yang sering menjadi rebutan dan perdebatan. Tidak jarang berkembang menjadi pertikaian yang tak berkesudahan. Mewujudkan rasa keadilan

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Pemetaan Partisipatif Butuh Harmonisasi Lokal dan Nasional[/caption] Tuktuk, 27 Agustus 2013. “Untuk memajukan pemetaan partisipatif, perlu harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal,” papar Mina Susana Setr

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Rakyat Penunggu Sambut Konferensi Internasional Pemetaan Wilayah Adat[/caption] Deli Serdang 25-Agustus-2013. Masyarakat Adat Rakyat Penunggu (BPRPI) menyambut para peserta Nasional dan Internasional konfrensi global pemetaa