Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Sumbawa Besar 11 September 2013. Putusan vonis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa pada Datu Pekasa (Edi Kuswanto) selama 1 tahun 6 bulan, menyebabkan Datu Pekasa mengalami beban moral pada masyarakat adat yang sudah lama dipimpinnya, termasuk pada istri dan anak-anaknya, juga pada para karabat. Dat

Sipituhuta, 13 September 2013. Komunitas masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta melaporkan pada POLRES Humbang Hasundutan bahwa masih terjadi aktivitas di lahan sengketa yang terletak di tombak aek sulpi dan juga Tombak Simonggo untuk menyikapi laporan warga tersebut pihak keamanan bersedia mendam

Jakarta, 18 September 2013 - Masyarakat adat Muara Tae dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mulai melaksanakan Rehabilitasi Hutan Adat Muara Tae. Selain untuk mengembalikan kelestarian hutan, rehabilitasi wilayah adat tersebut juga untuk menyemangati seluruh Masyarakat Adat di Nusantara agar

Pandumaan, 12 September 2013. Perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta belum berakhir, masih jauh dari hasil memuaskan semua warga, meski berbagai upaya sudah dilakukan seperti audiensi dengan pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat bahkan mengundang Dirjen Bina Usaha Kehutanan pada

[caption id="" align="alignleft" width="282"] Diskusi Hutan Masyarakat Adat[/caption] Palangka Raya – 10/9/ 2013. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD), “Hutan Masyarakat Ada

Secara umum, masyarakat adat di Indonesia bergantung energi yang mahal seperti bahan bakar fosil dengan generator diesel listrik yang tidak efisien (National Wildlife Federation 2010). Selain itu, di Indonesia, bahan bakar fosil (solar, minyak tanah, dan bensin) tidak selalu tersedia di pasaran, khu

Jakarta 16 September 2013. Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menjaring aspirasi dan masukan dari 8 lembaga non pemerintah yaitu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Himpuna

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dalam RUU Desa, telah diatur tentang keberadaan desa adat. "Dalam RUU Desa, pengakuan tentang desa adat diatur keberadaanya dan tidak ada kendala," kata Umam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Bogor, 12 September 2013 Staff SICoLIFe PB AMAN melakukan peningkatan kapasitas bagi staff keuangan di Pengurus Wilayah. Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya terkait sistem pelaporan keuangan organisasi AMAN menggunakan system accurate. Pe