Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="attachment_3274" align="alignleft" width="300"] Simpun Sampurna Sampaikan Sambutan[/caption] Palangka Raya 2 Maret 2013 - “Kader penggerak adalah kader yang akan melaksanakan tugas-tugas dan eksekusi di lapangan, karena itu pelatihan ini penting bagi

[caption id="attachment_3268" align="alignleft" width="300"] Mahir Takaka Menyampaikan Pikiran Dan Sikap Politik[/caption] Nuha, Kab. Luwu Timur - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tana Luwu, semakin intensif mengkonsolidasikan partisipasi politik Masyara

Bintuhan, 27 Februari 2014 - Empat warga masyarakat adat Semende Dusun Lamo Banding Agung Kab. Bengkulu Selatan mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan yang dipimpin langsung oleh Ketua

Sekitar 30 orang perwakilan tujuh komunitas adat di Manggarai Timur melakukan aksi damai untuk memprotes dan menolak pertambangan yang mendapat izin resmi Bupati Manggarai Timur. DPRD berjanji akan memanggil Bupati Manggarai Timur untuk klarifikasi izin perusahaan tambang dan membentuk panitia khusu

[caption id="" align="alignleft" width="326"] Ribuan Massa Masyarakat Adat Memenuhi Kantor DPRD Tingkat I SUMUT[/caption] Medan 24 Februari 2014 - Ribuan Massa Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam Organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BP

Warga kampung Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur tetap menolak menjual tanah leluhur mereka kepada PT Munte Waniq Jaya. Hingga Jumat (21/2), mereka bertahan di lokasi sengketa dengan cara berkebun dan membuat pondok untuk tempat berteduh. Konflik di wilayah adat Muara Tae mencuat kem

Masyarakat Adat Dayak Meratus di Cantung Kiri Hilir, Kabupatan Kotabaru mengajukan gugatan perdata terhadap PT Suryabumi Tunggal Perkasa di Pengadilan Negeri Kotabaru, Jumat (21/2). Gugatan dilakukan oleh pengacara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Selatan, didampingi oleh

Jakarta, 20 Februari 2014 No : ................................... Perihal : Surat Edaran untuk Partisipasi Politik Masyarakat Adat Menghadapi PEMILU Legislatif 2014 Sifat : SEGERA Kepada Yth. Pengurus Wilayah AMAN Pengurus Daerah AMAN Kader AMAN Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN Di seluruh Nus

Oleh: Noer Fauzi Rachman Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013 meralat Pasal 6 Ayat 1 dan beberapa pasal lainnya yang terkait UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan itu, ”hutan adat” dipindahkan posisinya dari ”hutan ne