Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Nur Amalia ditetapkan sebagai Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) periode 2016-2021. Pemilihan dan penetapan ini merupakan bagian acara Konferensi Nasional II PPMAN yang berlangsung di Cek Bocek - Sumbawa, 28-30 Oktober 2016. Selain Ketua Badan Pelaksana, konf

Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Maluku (PW AMAN Maluku) menyelenggarakan musyawarah wilayah (Muswil) kedua di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada 21-22 Oktober 2016. Acara dimulai dengan Workshop Kebijakan “Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat” bersama Doktor J

Working Group Indigenous ICCAs (WGII), termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyampaikan masukan terhadap Rancangan Undang-undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (RUU Kehati) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta (20/10). AMAN, salah satunya, mengkritisi Bab VII RUU K

Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan lanjut mendukung Rancangan RUU Masyarakat Adat, Rabu (26/10). Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang juga dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI 2014-2016 Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc. Menurut Rukk

Warga desa Pelawe, Kecamatan Batukuning Lakitan Ulu (BTS Ulu), Sumatera Selatan melakukan pemortalan terhadap pipa PT MEDCO Indonesia Industries, Selasa (25/10). Ini adalah kali kedua warga menghentikan aktivitas PT MEDCO dalam dua bulan terakhir. Pemortalan pertama dilaksanakan pada bulan lalu. Ket

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) dan PEREMPUAN AMAN mengadakan pelatihan penggalian data komunitas di Komunitas Adat Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pada 9 – 14 Oktober 2016. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas kader-kader

Jakarta 14 Oktober 2016. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari Huma, Esitema, JKPP, BRWA dan AMAN menghadiri undangan Badan Keahlian DPR RI. Pertemuan ini bertujuan untuk memberi masukan kepada Badan Keahlian DPR RI terhadap rencana perubahan UU kehutanan yang saat ini sedang diupayak

Jakarta, 13 Oktober 2016 – Pemerintah Indonesia akan kembali ditinjau oleh Dewan HAM PBB terkait dengan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam upaya pemajuan HAM di tingkat global melalui salah satu mekanisme HAM PBB, yaitu Tinjauan Universal Berkala atau Universal Periodic Review (UPR) pada

Makassar, 29 Agustus 2016 – Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar Pelatihan Kapasitas Infokom AMAN Berbasis Konvergensi Media pada 29 Agustus hingga 2 September 2016 lalu. Melibatkan 15 peserta Biro Infokom yang berasal dari Region Sulawesi, Maluku dan Papua serta d