Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Dalam tenda yang berlokasi di Kampong Durian Selamak, Mabar dan Secanggang hampir seratus orang berkumpul untuk berdiskusi mengenai Rencana Kehidupan. Panel dibuat santai karena fokus awal ditujukan kepada layar putih di depan yang memutar video dari LiveMosaic mengenai Plan de Vida. Nama lain dari

Tanah dan Perjuangan Rakyat Penunggu Sarasehan berlangsung dalam salah satu tenda bernama Kampong Pantai Labu dan Tadukan Raga yang merupakan bagian tanah adat BPRPI. Disana berkumpullah berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan BPN, Pemprov, KSP, Konsorsium Pembaruan Agraria, Ketua BPRPI se

RESOLUSI DAN REKOMENDASI MUSYAWARAH WILAYAH KE-I ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) SUMBA Praengu Napu, 24-25 Februari 2017   Pada tanggal 24-25 Februari 2017, telah dilakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) Pertama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumba, yang dihadiri oleh utus

Jakarta, 22 Maret 2017 - Presiden Joko Widodo menyampaikan dukungannya agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan dan Satuan Tugas Masyarakat Adat segera dibentuk. Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara pada Rabu (22/3). U

Orang mungkin bertanya-tanya kenapa masyarakat adat dari seluruh Nusantara harus berkongres di Tanjung Gusta. Ada apa di sana? Seperti apa Tanjung Gusta? Kampong Tanjung Gusta adalah kampung bekas areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola PTPN II. Sisa-sisa bongkol kelapa sawit masih terlihat d

Suasana rumah di pojok Kampong Tanjung Gusta itu tampak meriah. Halaman rumah disapasangi tenda. Dibawah tenda itu, sekelompok ibu-ibu memasak diiringi musik tradisional Batak yang riang. Ada yang mengaduk rendang di kuali besar. Ada yang sedang membungkusi nasi. Sesekali satu atau dua dari ibu-ibu

PBB baru mau memulai menyatukan program masyarakat adat (indigenous people) dengan gerakan hak-hak penyandang disabilitas. Jika AMAN bisa melaksanakan program disabilitas, akan menjadi langkah yang sangat visioner. Pendapat itu dikemukakan Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga ketika mendampingi p

Agama ikut berperan melemahkan masyarakat adat. Agama-agama yang diakui negara membuat agama-agama lokal yang diusung masyarakat-masyarakat adat diabaikan, bahkan termarjinalkan. Penilaian ini dikemukakan Sekjen PGI Pdt. Gomar Gultom ketika memberi tanggapan dalam simposium nasional “Tata N

  Presiden konsisten dalam hubungan dengan masyarakat adat Nusantara. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah mempertegas tindakan untuk masyarakat adat di Indonesia tidak perlu diragukan. Demikian inti pidato Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya keti