Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Berikut adalah naskah dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, No.6, Tahun 2020, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Naskah dapat diunduh di sini ==> PERDA KAB. LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MA.pdf

Walaupun keberadaan Masyarakat Adat telah diakui dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sampai sekarang situasi pengabaian, pengucilan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia masih terus terjadi. Ada dua masalah utama yang melatarinya. Pertama, tidak

“Undang-undang Dasar merupakan satu monumen, suatu dokumen antropologi karena mengekspresikan kosmologi bangsa, mengewanjahtahkan cita-cita, harapan dan mimpi-mimpi tentang membangun negara” (Satjipto Rahardjo, 2007) Baca naskah lengkap dengan mengunduh dokumen di tautan beriku

MUARA TEWEH – Saprudin Bin Marwan alias Sapur (61), divonis bersalah di Pengadilan Negeri Muara Teweh Barito Utara, Senin 30 Maret 2020 lalu dengan hukuman 7 bulan kurungan dan denda Rp 50 Juta, subsider 1 bulan kurungan atas kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kini Peladang dari Desa

Indigenous Peoples are among the most vulnerable to COVID-19. Those without secure tenure, and particularly those whose lands have been seized and are forced to live as palm oil farmers are among the MOST THREATENED because of their simultaneous interconnections to global supply chains, and the lack

Jakarta, 19 Maret 2020 Nomor : 005/Instruksi/Sekjen-AMAN/III/2020 Perihal : Instruksi Merespon Perkembangan Penyebaran COVID-19 Kepada Yth : Komunitas-komunitas anggota AMAN Pengurus Wilayah AMAN (BPH dan DAMANWIL) Pengurus Daerah AMAN (BPH dan DAMANDA) Penjabat Ketu

Silakan unduh Keputusan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Nomor 329 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Dok baru 2020-03-11 15.22.07

Silakan unduh Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat. Perda adat mahulu

Silakan unduh Keputusan Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang. SK PANITIA MHA