Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Oleh Yayan Hidayat Pandemi Covid-19 telah menjadi menjadi hantu bagi semua orang sepanjang 2020, dan belum berakhir hingga saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara paling terdampak di Asia Tenggara. Sudah ribuan orang kehilangan nyawa, ratusan ribu orang bahkan jutaan kehilangan pekerjaan,

Ringkasan Makalah ini menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dan mencerabut hak masyarakat adat dan komunitas hutan di Indonesia. Kurangnya perlindungan yang memadai atas hak- hak masyarakat adat dan atas wilayah mereka sebelum pandemi telah diperparah oleh kurangnya perlindu

Summary This paper highlights the ways that the COVID-19 pandemic has affected and disenfranchised indigenous peoples and forest communities in Indonesia. The lack of adequate protection of the rights of indigenous peoples and their territories before the pandemic has been made worse by a lac

Pengurus Daerah AMAN Osing terus mendorong percepatan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat Osing di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kamis, tanggal 11 februari 2021 lalu, PD AMAN Osing menyelanggarakan diskusi publik tentang Urgensi Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak M

Silahkan unduh dokumen Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Provinsi Kalimantan Tengah

Resiliensi Masyarakat Adat Di Tengah Pandemi COVID-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM) Kita telah melewati tahun 2020 dengan berbagai tantangan maha berat. Terpaan badai wabah Covid-19 memaksa seluruh warga dunia untuk mengubah banyak aspek dari kehidupan secara drastis,

Konsep hak kolektif Perempuan Adat dalam kertas kebijakan ini merupakan konsep yang lahir dari suara, pengalaman, dan pengetahuan perempuan-perempuan adat nusantara, yang sebagiannya terdokumentasi dalam dokumen-dokumen Deklarasi Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara, Kongres, catatan lapangan,

Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu Utara No.2 Tahun 2020 tentang Masyarakat (Hukum) Adat

Silahkan unduh PERDA Kab. Ketapang No. 8 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat.