Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 13 Mei 2014. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK35), berbagai pihak telah menyatakan keinginan untuk melaksanakan putusan” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan dalam sambutannya dalam talkshow peringatan satu tahun putu

Undangan Konferensi Pers Peringatan Satu Tahun Putusan MK No. 35: Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Implementasikan Putusan MK No. 35 Candi Singosari Ballroom lt. 2, Hotel Sahid, Jakarta | Selasa, 13 Mei 2014| 09.30 – 12.00 WIB Kepada Yth. Rekan-Rekan War

Jakarta, 7 Mei 2014. Pada hari Sabtu-Minggu (3-4 Mei) bertempat di Hotel Oria, Jakarta, Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ketigabelas (RPB AMAN XIII) yang dihadiri oleh Pengurus Besar, organisasi sayap AMAN dan Dewan AMAN Nasio

Jakarta, 7 Mei 2014. Di akhir April lalu (30/4), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar media gathering 'Lunch with Journalist'. Media gathering itu bertujuan untuk membangun silaturahmi atau hubungan baik antara aktivis masyarakat adat dengan kalangan jurnalis. Diharapkan media

Kamis, 24 April 2014, PN Bintuhan BINTUHAN (24/4/2014) – Empat warga komunitas masyarakat adat Semende Dusun Lamo Banding Agung Kabupaten Kaur mengajukan banding atas vonis yg dijatuhkan majelis hakim di pengadilan negeri klas II Bintuhan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Syamsudin, SH.

AMAN-Bogor, 25 April 2014. Sebanyak 20 perangkat kerja organisasi dari Pengurus Wilayah dan Daerah mengikuti kegiatan Rencana Strategis Nasional Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (Renstra OKK). Perangkat kerja organisasi tersebut adalah berasal dari Biro Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (O

Siaran Pers: Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1566K/PDT/2011 tanggal 28 November 2011, yang menyatakan Goa Temuluang adalah sah hak milik persekutuan hukum adat Bangkalaan Dayak, belum juga memberikan jaminan kepastian bagi pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Temuluang di Desa Bangkalaan Day

Bogor, 23 April 2014. Ekosistem hutan Kepulauan Aru wajib dilindungi dan dipertahankan. Presiden Republik Indonesia harus memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem hut