Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

AMAN, Jakarta. Hari ini, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2014, Komisi Nasional (KOMNAS) Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di

AMAN, 19 Agustus 2014. Pemilihan presiden (pilpres) 2014 sudah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih. "Bagi masyarakat adat kini saatnya mengawal komitmen Joko Widodo (Jokowi)," ujar peneliti agraria Noer Fauzi di konferensi pers di Komnas

AMAN, 19 Agustus 2014. "Sudah 69 tahun keberadaan masyarakat adat di nusantara diabaikan oleh negara, " ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan dalam konferensi pers di Komnas HAM (19/8), "Kami berharap nantinya presiden baru dapat men

AMAN, 19 Agustus 2014. "Setelah hampir tiga bulan mengumpulkan data dan melakukan koordinasi, Tim Inkuri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan akan menggelar public hearing atau dengar pendapat umum," ujar komisioner Komisi Nasional Hak Asa

AMAN, 25 Agustus 2014. Hari ini (25/8) digelar dengar pendapat publik terkait Inkuiri Adat di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’merupakan metode inti dari Inkuiri Nasional. Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’ memungkinkan para pihak (pemangku Hak da

[caption id="attachment_4123" align="aligncenter" width="259"] sumber gambar: http://article.wn.com/view/2012/04/19/2200_Utusan_Hadiri_Kongres_Masyarakat_Adat/[/caption] AMAN, 8 Agustus 2014. Pada minggu ke-3 September 2014 akan berlangsung konferensi internasional tent

Tebet Timur 12/ 9/ 2014 – Jarum jam menunjukan pukul 13: 20 Wib saat tukang pos datang ke Rumah AMAN di bilangan Tebet Timur Dalam Raya dan menyerahkan setumpuk kartu pos berisi dukungan publik terhadap tuntuntan Masyarakat Adat tentang implementasi Hutan Adat bukan lagi hutan negara serta pen

AMAN, 11 September 2014. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Berikut siaran pers koalisi masyarakat sipil tersebut. **** SIARAN PERS-Tim

Jakarta, 10 September 2014 Kepada Yth. Rekan-rekan Wartawan Media Massa Hal : Undangan Liputan Press Conference Penyerahan Gugatan Uji Materi UU P3H Dengan hormat, Munculnya UUPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telah menimbulkan kriminalisasi petani dan masyarakat adat yang menggara