Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, www.aman.or.id - Abdon Nababan penerima penghargaan internasional Ramon Magsasay Award 2017, kategori Community Leadership karena dianggap sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Abdon menjadi suara dan wajah bagi Masyarakat Adat di Indonesia. Abdon berhasil menghadirkan wajah Masyarakat A

Murung Raya, www.aman.or.id - Di sela-sela acara sosilisasi peraturan dan perundang-undangan Masyarakat Adat serta pelatihan pemetaan partisipatif (16/5), Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Tengah bersama Komunitas Adat Tumbang Bahanei, Komunitas Adat Salio, Komunitas Purnama mengumumkan deklarasi unt

Jakarta, aman.or.id-Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat akhirnya dibahas dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Mentri KLHK, Menteri ATR, Menteri PDT, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Hukum dan HAM (19/7). Upaya menghadirkan UU Masyarakat Adat tidaklah

Serdang, aman.or.id - Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut menggelar Kongres ke-IX di Kampong Bandar Setia, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada Sabtu-Senin (21-23/7/2018). Kongres yang dihelat selama 5 tahunan ini mengambil tema 'Menata Org

www.aman.or.id - Kamis (19/07), Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menerima kunjungan Sekretaris Kabinet yang diwakili oleh Asisten Staf Khusus Presiden Riyan Suminder di Kantor Pengurus Besar AMAN di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh Para Deputi dan Direktur PB AMAN membahas komitmen Pre

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran untuk calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) mulai tanggal 9 hingga 11 Juli 2018. Seperti di ketahui sebanyak 24 calon anggota DPD Sulsel telah melalui sejumlah tahapan seperti penyerahan dukungan dari masyarakat hingga proses

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, mengatakan industri pertambangan termasuk proyek yang tertutup, sehingga korupsi sumber daya alam (SDA) tergolong sulit ditelusuri bukti-bukti kerugian negara. Pernyatan itu disampaikan Laode dalam diskusi publik bertema

Konflik wacana pembangunan waduk Lambo di wilayah adat Rendu Nagekeo sejak tahun 1999 yang tak kunjung tuntas, mendorong warga Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), didampingi Sinung Karto, Kadiv Penanganan Kasus dan Perlindungan HAMPB AMAN mene

Mewakili Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) di NTT mendatangi Istana Negara di Jakarta tanggal 18 Mei. Mereka mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengadukan konflik warga terhadap wacana pembangunan waduk Lambo di wilay