Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Berikut adalah tanggapan AMAN sehubungan dengan pemberitaan media South China Morning Post berjudul “Indonesia election: unimpressed with both Jokowi and Prabowo, 32 organisations urge people to abstain from voting in #SayaGolput movement” dan media matamatapolitik.com serta

Catatan Akhir Tahun 2018 AMAN (Jumat, 21/12) mengusung tema “Senjakala NAWACITA dan Masa Depan Masyarakat Adat” diselenggarakan untuk menilai realisasi komitmen Jokowi-JK selama lima tahun masa pemerintahan dan menilik masa depan Masyarakat Adat dalam Pemilihan Presiden dan W

Jakarta, www.aman.or.id - Johan Gonga, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku mengatakan berkomitmen akan mengeluarkan kebijakan pengakuan hak-hak Masyarakat Adat di Kepulauan Aru. Kabar tersebut disampaikan Ketua BPH AMAN Wilayah Maluku, Lenny Patty. Langkah awal yang diambi

Bogor (8/4/2019), www.aman.or.id - Jelang Temu Nasional III pada 2020, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) menggelar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IV bertema “Penguatan Partisipasi Politik Perempuan Adat Melalui Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN”. Te

Waingapu, www.aman.or.id-Dalam rangka merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) ke-20, Pengurus Wilayah AMAN Sumba bekerja sama dengan HUMA dan Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Unkriswina) mengadakan Kuliah Umum, dengan tema, “Tanggun

Jakarta, www.aman.or.id - Sebelum magang di PB AMAN, Unun, pemuda adat Dayak Meratus merantau keluar kampungnya. Ia mengadu nasib di perusahaan tambang batubara di Paser, Kalimantan Timur. Ia memilih merantau, meninggalkan kampungnya, setelah dia tamat SMA dan ingin segera membantu kelua

Jakarta, www.aman.or.id - Kabupaten Samosir selangkah lebih maju daripada kabupaten lain di sekitar Danau Toba perihal pengaturan Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya SK Bupati Nomor 206 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hu

Jakarta (26/3/2019), www.aman.or.id - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Buka Data HGU melaporkan Kementerian ATR/Kepala BPN ke Mabes Polri, Senin (25/3/2019) di Jakarta. Pengaduan ini berkaitan dengan belum dibukanya data Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan negara kepada korporasi dan menja

Jakarta (19/3/2019), www.aman.or.id - Dalam rangka perayaan 20 tahun, AMAN bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara kedua lembaga dalam hal kerja sama penguatan Masyarakat Adat lewat radio komunitas.